Mendorong Akses Permodalan bagi UMKM Kota Bogor: Bapperida Gelar FGD Strategis

Bogor, 24 Juli 2025 – Dalam upaya memperkuat sektor usaha mikro di Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Kebijakan Akses Permodalan Usaha Mikro di Kota Bogor.” dimana CIBEST IPB turut hadir dan berperan dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM, yakni sulitnya mengakses permodalan yang memadai dan berkelanjutan. Padahal, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Di Kota Bogor sendiri, terdapat lebih dari 28.000 pelaku UMKM, yang sebagian besar merupakan usaha mikro.

FGD ini menjadi wadah strategis untuk menggali perspektif dari berbagai lembaga pembiayaan serta regulator dan asosiasi pendukung UMKM. Diskusi difokuskan pada identifikasi pola pembiayaan yang selama ini berjalan, hambatan internal dan eksternal lembaga pembiayaan, hingga merumuskan strategi bersama agar akses permodalan semakin inklusif dan responsif terhadap kebutuhan UMKM di Kota Bogor.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bapperida Kota Bogor dan dilanjutkan dengan pengantar diskusi oleh Prof. Dr. Ir. Lukman Mohammad Baga, M.A.E.,yang memberikan perspektif komprehensif mengenai kondisi pembiayaan mikro di Indonesia. Narasumber dari berbagai lembaga turut memaparkan pengalaman dan inisiatif yang sudah dilakukan dalam memperluas akses pembiayaan UMKM.

FGD ini melibatkan lebih dari 20 lembaga, di antaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BJB, BNI, BSI, Mandiri, BTN, BPRS Botani, PNM, Pegadaian, hingga lembaga zakat seperti BAZNAS. Hadir pula perwakilan dari OJK dan Pemerintah Daerah sebagai regulator yang memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih akomodatif.

Beberapa poin penting yang mengemuka dalam diskusi antara lain:

• Perlunya inovasi produk pembiayaan yang lebih ramah terhadap karakteristik usaha mikro.
• Kolaborasi lintas sektor dalam memperluas cakupan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan non-bank.
• Pemanfaatan teknologi digital dalam proses credit scoring dan pengajuan pinjaman agar lebih cepat dan transparan.
• Kebutuhan sistem koordinasi antar lembaga agar penyaluran pembiayaan menjadi lebih efektif.

Melalui FGD ini, diharapkan terumuskan strategi kebijakan yang dapat dijadikan acuan pemerintah daerah dalam menyusun program-program konkret bagi penguatan akses permodalan UMKM. Sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan komunitas pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan UMKM Kota Bogor yang naik kelas, berdaya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.